Pemblokiran sementara Grok AI oleh Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi perhatian luas karena menyentuh teknologi yang kini digunakan masyarakat sehari hari. Tidak hanya pengguna aktif media sosial, masyarakat awam pun ikut terdampak dan bertanya tanya mengapa layanan kecerdasan buatan tersebut sampai dibatasi oleh pemerintah.
Kebijakan ini diumumkan pada 10 Januari 2026. Pemerintah menyatakan pemutusan akses dilakukan setelah Grok AI disalahgunakan untuk membuat konten asusila berbasis rekayasa foto atau deepfake tanpa persetujuan orang yang menjadi objek. Pemblokiran ditegaskan bersifat sementara dan bertujuan melindungi masyarakat dari risiko kekerasan digital berbasis teknologi.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menilai praktik deepfake seksual nonkonsensual sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat individu. Pemerintah memandang bahwa negara perlu hadir ketika teknologi mulai menimbulkan ancaman nyata bagi warga.
Grok AI Itu Apa dan Mengapa Populer
Bagi masyarakat awam, Grok AI dapat dipahami sebagai program komputer pintar yang bisa menjawab pertanyaan, membantu menulis, dan membuat gambar digital. Pengguna cukup mengetik perintah, lalu sistem akan memberikan hasil dalam hitungan detik.
Grok AI dikembangkan oleh xAI, perusahaan teknologi yang didirikan oleh Elon Musk. Layanan ini terintegrasi langsung dengan platform media sosial X, sehingga pengguna X bisa mengakses Grok tanpa perlu aplikasi tambahan.
Karena kemudahan penggunaan dan hasil yang terlihat meyakinkan, Grok AI cepat populer. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang penyalahgunaan, khususnya pada fitur pembuatan gambar.
Apa Itu Deepfake dan Mengapa Menjadi Masalah Serius
Deepfake adalah teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan wajah seseorang ditempelkan ke gambar atau video lain sehingga tampak nyata. Dalam kasus Grok AI, teknologi ini digunakan untuk membuat gambar asusila dengan wajah orang yang sebenarnya tidak pernah terlibat.
Bagi masyarakat awam, hasil deepfake sering sulit dibedakan dari foto asli. Akibatnya, gambar palsu mudah dipercaya dan cepat menyebar. Korban bisa mengalami kerusakan reputasi, tekanan mental, hingga masalah sosial meski konten tersebut tidak pernah benar benar terjadi.
Pemerintah menilai deepfake seksual nonkonsensual sebagai bentuk kekerasan digital. Masalah ini tidak hanya soal teknologi, tetapi juga soal perlindungan manusia di ruang digital yang semakin kompleks.
Bagian Mana dari Grok AI yang Diblokir
Pemblokiran Grok AI dilakukan melalui beberapa jalur. Pada sejumlah penyedia layanan internet di Indonesia, akses ke situs Grok.com dan domain X.AI dialihkan ke laman Trustpositif. Aplikasi mandiri Grok AI juga tidak dapat digunakan dan menampilkan pesan kesalahan.
Namun, pemblokiran belum sepenuhnya merata. Di beberapa jaringan internet, Grok.com masih bisa diakses. Selain itu, Grok yang berada di dalam platform X tetap dapat digunakan melalui tab Grok.
Untuk pembuatan gambar dengan menandai akun @Grok, akses dilaporkan hanya tersedia bagi pelanggan X Premium. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemblokiran masih memiliki celah teknis, terutama karena Grok terhubung langsung dengan sistem global.
Mengapa Pemblokiran Tidak Langsung Menyeluruh
Bagi publik awam, muncul pertanyaan mengapa pemerintah tidak langsung menutup semua akses. Jawabannya berkaitan dengan cara kerja internet global. Grok AI merupakan layanan luar negeri yang berada di bawah infrastruktur internasional.
Pemutusan akses dilakukan melalui penyedia layanan internet di dalam negeri. Setiap penyedia memiliki sistem teknis yang berbeda, sehingga penerapan kebijakan tidak bisa langsung seragam. Pemerintah masih melakukan koordinasi agar pemblokiran dapat berjalan lebih efektif.
Dasar Hukum Tindakan Komdigi
Pemblokiran Grok AI mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Aturan ini mewajibkan setiap layanan digital memastikan sistemnya tidak digunakan untuk memuat atau menyebarkan konten yang dilarang.
Dalam kasus Grok AI, pemerintah menilai pengelola layanan belum cukup mencegah penyalahgunaan fitur pembuatan gambar. Karena itu, pemutusan akses sementara dilakukan sambil menunggu klarifikasi dan langkah perbaikan.
Apa yang Diminta Pemerintah dari Pengelola Grok
Komdigi meminta pengelola Grok AI dan platform X menjelaskan bagaimana mereka mengawasi penggunaan AI, membatasi fitur sensitif, serta mencegah pembuatan konten asusila. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menolak teknologi, melainkan untuk memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab.
Selama klarifikasi dan komitmen perbaikan belum disampaikan, akses Grok AI akan tetap dibatasi di Indonesia.
Mengapa Kasus Ini Penting bagi Masyarakat
Kasus Grok AI menunjukkan bahwa kecerdasan buatan bukan sekadar teknologi canggih, tetapi memiliki dampak langsung bagi kehidupan sehari hari. Satu gambar palsu dapat merusak reputasi seseorang dalam waktu singkat.
Bagi masyarakat awam, pemblokiran ini menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan perlindungan hukum dan etika. Ke depan, kasus Grok AI berpotensi menjadi pijakan penting dalam penyusunan aturan kecerdasan buatan yang lebih jelas di Indonesia, agar teknologi berkembang tanpa mengorbankan keamanan dan martabat manusia.